Singkawang, Kal-Bar, Zonapos.co.id,— Terhentinya penerbangan di Bandara Singkawang akibat kabut asap selama hampir satu bulan memicu pertanyaan serius mengenai kesiapan fasilitas dan sistem pendukung operasional bandara.
Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Udara Indonesia (MTUI) Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani Alqadrie, AH.PNB., SE., SSIT., mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Singkawang yang kini mendorong maskapai TransNusa dan Super Air Jet mempertimbangkan penerbangan pagi. Senin (21/9).
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan strategis antara Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Kepala BMKG Stasiun Singkawang, General Manager AirNav Indonesia Cabang Pontianak, serta perwakilan Lion Air Group Wilayah Pontianak dengan Komandan Lanud Supadio Marsma TNI Sidik Setiyono, Jumat, 18 September 2026 kemarin.
Pertemuan tersebut membahas kondisi operasional penerbangan serta upaya mencari solusi agar konektivitas udara melalui Bandara Singkawang dapat kembali berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan penerbangan.
Namun, menurut Syarif, rencana perubahan jadwal penerbangan dari siang menjadi pagi harus dikaji secara lebih mendalam dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi bahwa kondisi visibility pada pagi hari lebih baik.
“Selain itu, saya menanggapi terkait pengajuan perubahan jadwal penerbangan dari siang menjadi pagi hari. Ada dua poin yang harus diingat secara umum,” ujarnya.
Pertama, kata dia, kondisi pagi hari perlu menjadi perhatian karena embun dan kabut asap masih berpotensi cukup tebal.
Ia menegaskan, kondisi angin pada pagi hari juga perlu menjadi pertimbangan. Ketika pergerakan angin relatif rendah, menurutnya, kondisi kabut dan partikel di udara berpotensi tidak segera mengalami pergerakan atau penyebaran.
“Kita harus melihat kondisi angin pada pagi hari. Kalau pergerakan anginnya rendah, maka pergerakan kabut juga perlu diperhitungkan. Karena itu, jangan langsung berkesimpulan bahwa penerbangan pagi pasti lebih aman atau visibility-nya lebih baik. Harus ada data meteorologi yang menjadi dasar,” jelasnya.
Sementara itu, kita ketahui bersama bahwa pada pagi hari embun dan kabut asap masih dapat berada dalam kondisi tebal. Apalagi kawasan Bandara Singkawang sangat dekat dengan kawasan pegunungan.
Menurut saya, kondisi seperti ini justru harus dikaji secara serius sebelum penerbangan pagi didorong sebagai solusi,” tegasnya.
Syarif menilai perubahan jadwal tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi bahwa pagi hari memiliki jarak pandang lebih baik. Menurutnya, keputusan penerbangan harus mengacu pada data meteorologi serta penilaian teknis pihak yang berwenang.
“Jangan hanya melihat bahwa pada waktu tertentu visibility terlihat lebih baik. Harus ada data dan kajian teknis. Keselamatan penerbangan tidak boleh berdasarkan perkiraan,” katanya.
Kedua, Syarif menyoroti faktor pemanasan matahari. Menurutnya, kondisi atmosfer pada pagi hari berbeda dengan siang hari karena proses pemanasan matahari baru dimulai setelah matahari terbit.
“Pemanasan terjadi pada siang hari. Sementara pada pagi hari, matahari baru terbit sehingga kondisi atmosfer masih berbeda. Karena itu, perubahan jadwal penerbangan dari siang ke pagi harus benar-benar dikaji berdasarkan data dan kondisi aktual di sekitar Bandara Singkawang,” katanya.
Menurutnya, pada siang hari gumpalan kabut asap dan embun sudah dipanasi oleh matahari. Kondisi atmosfer tentunya berbeda dengan pagi hari. Tetapi sekali lagi, ini harus dibuktikan melalui data meteorologi, bukan sekadar asumsi.
Ia menegaskan, dalam dua hal tersebut dapat menjadi masukan bagi otoritas dan pihak terkait sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan jadwal penerbangan.
“Dari kondisi tersebut, ini menjadi masukan bagi otoritas dan pihak terkait untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum mengubah jadwal penerbangan dari siang hari ke pagi hari. Jangan sampai perubahan jadwal hanya didasarkan pada asumsi, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi meteorologi dan teknis penerbangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan operasional penerbangan harus tetap mengutamakan aspek security dan safety, termasuk keselamatan penerbangan, keamanan bandara, kondisi lingkungan sekitar, serta kesiapan sistem pendukung operasional.
“Yang paling penting adalah security dan safety. Jangan sampai keputusan untuk mengubah jadwal penerbangan justru menimbulkan persoalan baru atau memberikan dampak kepada masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan di Kota Singkawang,” tegas Syarif.
Menurutnya, masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan transportasi udara yang aman, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah membeli tiket dan membutuhkan penerbangan justru menjadi pihak yang menanggung dampak dari keputusan yang belum dikaji secara komprehensif. Semua harus dihitung, baik dari sisi keselamatan, keamanan, kondisi cuaca maupun kesiapan operasional bandara,” pungkasnya.
Karena itu, Syarif mempertanyakan dasar pertimbangan Pemkot Singkawang dalam mendorong maskapai TransNusa dan Super Air Jet mengubah jadwal penerbangan menjadi pagi hari.
“Kalau pemerintah mau mengajukan perubahan jadwal, pertanyaannya apa dasar kajiannya? Apakah sudah ada data visibility pagi dan siang hari? Bagaimana kondisi cuaca di sekitar bandara? Semua itu harus dijelaskan,” tegasnya.
Ia menilai persoalan penerbangan Bandara Singkawang tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek, terutama ketika kabut asap menjadi faktor yang mengganggu operasional.
“Jangan hanya maskapai yang didorong. Pemerintah Kota Singkawang juga harus menunjukkan tanggung jawabnya. Kalau penerbangan berhenti hampir satu bulan, jangan hanya berbicara soal penerbangan pagi. Apa solusi pemerintah terhadap persoalan yang menyebabkan konektivitas udara masyarakat terganggu?” katanya.
Menurut Syarif, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menggeser waktu penerbangan. Pemerintah Kota Singkawang, termasuk Wali Kota Tjhai Chui Mie, harus menjelaskan secara terbuka kesiapan fasilitas dan sistem pendukung Bandara Singkawang.
“Jangan hanya maskapai yang didorong. Pemerintah Kota Singkawang juga harus menunjukkan tanggung jawabnya. Kalau penerbangan berhenti hampir satu bulan, jangan hanya berbicara soal penerbangan pagi. Apa solusi pemerintah terhadap persoalan yang menyebabkan konektivitas udara masyarakat terganggu?” tegas Syarif.
Ia menilai keselamatan penumpang memang harus menjadi prioritas. Namun, menurutnya, prinsip keselamatan harus diikuti kesiapan fasilitas dan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau keselamatan penumpang menjadi prioritas, tentu kita sepakat. Tetapi pemerintah juga harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk memastikan bandara memiliki dukungan sistem keselamatan dan navigasi yang memadai ketika menghadapi kondisi visibility terbatas,” ujarnya.
Syarif Minta Seluruh Pihak Otoritas Terkait Harus Langsung ke Lapangan
Syarif juga secara khusus menyampaikan pesan kepada pihak-pihak otoritas terkait agar tidak hanya mengandalkan penjelasan dari Pemerintah Kota dalam menilai kondisi Bandara Singkawang.
“Saya hanya mengingatkan kepada otorisasi untuk mempelajari kondisi atau turun langsung ke lapangan melihat kondisi di sekitar Bandara Singkawang. Saya harapkan jangan mendengarkan dari penjelasan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saja,” tegas Syarif.
Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan agar pihak yang memiliki kewenangan dapat melihat kondisi faktual di sekitar bandara, termasuk kondisi lingkungan, jarak pandang, karakteristik wilayah dan faktor lain yang berpotensi memengaruhi operasional penerbangan.
“Jangan hanya menerima laporan atau penjelasan dari satu pihak. Kalau perlu turun langsung, lihat kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan begitu keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi faktual dan data teknis,” ujarnya.
Syarif menegaskan, dirinya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan kepada pihak-pihak otoritas terkait dalam menentukan operasional penerbangan. Namun, menurutnya, seluruh keputusan harus ditempatkan dalam kerangka keselamatan penerbangan.
“Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini soal keselamatan. Karena itu, semua pihak harus melihat kondisi yang sebenarnya dan jangan hanya berdasarkan asumsi atau penjelasan sepihak,” katanya.
Ia kembali meminta Pemkot Singkawang bersama BMKG, AirNav, Lanud Supadio, pengelola bandara dan maskapai melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan perubahan jadwal penerbangan.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana pesawat bisa terbang lagi, tetapi bagaimana penerbangan itu dapat berlangsung dengan memenuhi seluruh aspek keselamatan, keamanan dan standar operasional yang diperlukan. Jangan sampai mengejar operasional, tetapi persoalan fundamental belum diselesaikan,” tegasnya.
Katanya Peralatan Sudah Lengkap, Kenapa Sekarang ILS Dipersoalkan?
ILS kembali dipersoalkan, padahal fasilitas disebut Lengkap. Selain itu, Syarif juga mengingatkan Lanud Supadio dan AirNav Indonesia terkait Instrument Landing System (ILS) yang kembali menjadi pembahasan dalam upaya mendukung operasional penerbangan Bandara Singkawang.
“Saya juga mengingatkan Lanud Supadio dan AirNav Indonesia terkait Instrument Landing System atau ILS. Karena dari pihak bandara sebelumnya mengatakan bahwa fasilitas dan perlengkapan sudah lengkap,” kata Syarif.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan ILS kembali muncul ketika Bandara Singkawang menghadapi gangguan visibility.
“Kalau memang fasilitas sudah lengkap, kenapa sekarang ILS kembali menjadi persoalan? Ini harus dijelaskan secara terang. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi bahwa fasilitas sudah lengkap, tetapi ketika terjadi persoalan visibility kemudian muncul kebutuhan fasilitas atau sistem lain yang dianggap penting,” tegasnya.
Menurut Syarif, pihak terkait perlu memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “fasilitas lengkap”, apakah seluruh fasilitas tersebut telah tersedia, berfungsi dan memenuhi persyaratan teknis sesuai kewenangan masing-masing.
“Jangan hanya mengatakan lengkap. Lengkap itu harus jelas indikatornya. Apa saja yang sudah tersedia, apa yang belum tersedia, mana yang sudah operasional dan mana yang masih dalam proses. Publik berhak mendapatkan penjelasan,” katanya.
Syarif kembali mempertanyakan kondisi Bandara Singkawang setelah beroperasi selama kurang lebih dua tahun sejak diresmikan.
“Berarti selama dua tahun ini memang benar fasilitasnya belum lengkap? Kalau memang ada yang belum lengkap, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai narasi kemajuan bandara terlalu besar, tetapi persoalan fundamentalnya belum selesai,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa ILS kembali menjadi pembahasan setelah penerbangan mengalami penghentian cukup lama.
“Katanya kemarin peralatan dan perlengkapan sudah lengkap. Kenapa sekarang ketika menghadapi persoalan visibility, justru kembali berbicara mengenai ILS? Kalau memang sudah lengkap, lalu apa yang sebenarnya belum lengkap?” tegasnya.
Menurut Syarif, pemerintah harus memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat agar tidak muncul kesan adanya perbedaan informasi mengenai kesiapan Bandara Singkawang.
“Berarti selama dua tahun ini memang benar fasilitasnya belum lengkap? Kalau memang belum lengkap, sampaikan sec
