Jakarta, Zonapos.co.id – Pemerintah akan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara penuh mulai Januari 2026 dengan proyeksi anggaran harian mencapai Rp1,2 triliun. Program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pelaksanaan program akan dimulai sejak awal tahun dengan skala hampir maksimal.
“Insya Allah tahun depan kita akan mulai dari Januari dengan 82,9 juta (anak) dan Badan Gizi Nasional akan spending Rp1,2 triliun per hari,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari sejumlah media nasional.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari pagu tahunan sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026, menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan alokasi terbesar dalam sejarah keuangan negara.
Berdasarkan data BGN, sekitar 70 hingga 85 persen anggaran harian atau setara Rp800 miliar hingga Rp900 miliar dialokasikan untuk pembelian bahan pangan. Sumber bahan baku didominasi produk dalam negeri, mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga perikanan.
Langkah ini disebut pemerintah sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi di daerah. Selain itu, skema distribusi anggaran juga dirancang agar sebagian besar dana langsung mengalir ke tingkat lokal tanpa melalui pemerintah daerah.
Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menerima alokasi operasional rata-rata Rp500 juta, dengan tambahan insentif fasilitas sekitar Rp6 juta per hari. Hingga Februari 2026, tercatat lebih dari 24 ribu unit SPPG disiapkan untuk mendukung program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa biaya per porsi makanan berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per hari, tergantung kelompok penerima.
“Anggaran bahan makanan untuk balita hingga SD kelas rendah sebesar Rp8.000 per porsi. Untuk kategori lebih tinggi hingga ibu menyusui sebesar Rp10.000,” kata Nanik dalam siaran pers resmi BGN, 24 Februari 2026.
Ia menambahkan, selisih biaya digunakan untuk operasional seperti energi, distribusi, tenaga kerja, serta dukungan fasilitas lainnya. BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk memastikan kualitas dan transparansi program tetap terjaga.
Selain sebagai intervensi gizi, MBG diproyeksikan menjadi stimulus ekonomi nasional. Belanja bahan pangan lokal dalam jumlah besar dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha mikro di daerah.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya kenaikan harga komoditas di beberapa wilayah, termasuk sayuran di Nusa Tenggara Timur, seiring meningkatnya permintaan dari program tersebut.
Dari sisi skala anggaran, nilai Rp1,2 triliun per hari disebut setara dengan biaya pembangunan sekitar 40 kilometer jalan nasional. Perbandingan ini menunjukkan besarnya prioritas pemerintah terhadap program pemenuhan gizi masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan bertahap sejak 2025. Pada 2026, cakupan program ditingkatkan signifikan dari sekitar 56 juta penerima menjadi 82,9 juta orang.
Meski demikian, sejumlah pihak menyoroti tantangan implementasi, mulai dari potensi tekanan terhadap anggaran sektor lain hingga kesiapan distribusi di lapangan.
Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan terus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penguatan ekonomi berbasis desa.
Sumber: Siaran Pers Badan Gizi Nasional No. SIPERS-98/BGN/02/2026 (24 Februari 2026).
Reporter: M. Efendi
