Tangerang, Zonapos.co.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tangerang dalam aksi unjuk rasa, Senin (1/9). Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, serta menolak kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini terdiri dari
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Tangerang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Tangerang, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Pembangunan.
Aksi dimulai dari titik kumpul yang telah dikonsolidasikan malam sebelumnya. Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan keresahan terhadap lemahnya prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan munculnya pernyataan pejabat publik yang mencederai prinsip demokrasi serta rasa keadilan masyarakat,” ujar salah satu orator aksi, membacakan siaran pers mereka.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa:
1. Menuntut Ketua DPRD Kabupaten Tangerang memberikan klarifikasi atas pernyataan Wakil Ketua DPRD yang menyebut tidak ada kenaikan tunjangan.
2. Menuntut Ketua DPRD meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebingungan dan keresahan publik yang ditimbulkan.
3. Mendesak Bupati Tangerang mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
4. Menuntut jaminan perlindungan demokrasi dari Bupati, DPRD, dan Kapolresta Tangerang, termasuk pencegahan tindakan represif terhadap massa aksi.
5. Mendesak transparansi penuh soal tunjangan DPRD, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan panggilan moral untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat.
“Tuntutan kami adalah bentuk kontrol sosial agar pejabat publik tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas mereka di akhir aksi.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Namun, massa aksi menegaskan bahwa gelombang protes akan terus bergulir jika tuntutan tidak ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.
( Red )
