Ungaran, Zonapos.co.id – Upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah terus didorong melalui kolaborasi lintas elemen. Forum Diskusi Pemerhati Konstitusi (FORDIS-PK) bersama Presiden Mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang di Kantor Sekretariat Daerah, Ungaran, Jumat (10/4/2026).
Direktur FORDIS-PK, Wiyugani, hadir bersama Dewan Pakar Lawu MK dan Presiden Mahasiswa UNDARIS, M. Asil. Rombongan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Pak Kendro. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam audiensi tersebut, FORDIS-PK menyoroti dua aspek utama pembangunan daerah, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan sistem perizinan. Wiyugani menegaskan, pembangunan fisik tidak boleh dilepaskan dari kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip konstitusional.
“Percepatan pembangunan harus tetap berada dalam koridor hukum. Kepastian aturan menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Wiyugani.
Ia juga mendorong Dinas PU memastikan proyek infrastruktur, khususnya jalan dan fasilitas publik, dapat diselesaikan tepat waktu guna menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor perizinan, FORDIS-PK meminta DPMPTSP bersama Dinas Pariwisata menyederhanakan proses perizinan investasi dan usaha, terutama di sektor pariwisata. Namun demikian, kemudahan tersebut tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan kepatuhan hukum.
Selain itu, peran Satpol PP dinilai penting dalam memastikan penegakan peraturan daerah (Perda), khususnya terkait izin bangunan dan usaha agar tetap selaras dengan rencana tata ruang wilayah.
Presiden Mahasiswa UNDARIS, M. Asil, menegaskan komitmen mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, peran akademisi diperlukan sebagai kontrol sosial sekaligus mitra kritis pemerintah.
“Mahasiswa akan terus mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara kampus dan pemerintah daerah,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekda Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa dan pemerhati kebijakan.
“Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam hal perizinan dan pembangunan infrastruktur. Masukan seperti ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kami,” ujar Pak Kendro.
Audiensi berlangsung secara dialogis dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Semarang.
Reporter: M. Efendi
