PRINGSEWU, Zonapos.co.id– Saat pemerintah pusat sibuk meneriakkan ikat pinggang kencang melalui kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu seolah hidup di semesta yang berbeda. Bukannya memangkas pengeluaran yang tak mendesak, dinas ini justru terlihat sangat bersemangat mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yang fantastis untuk tahun 2025.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), total belanja perjalanan dinas mencapai Rp767.905.000. Sebuah angka yang mencolok di tengah lesunya ekonomi rakyat, seolah-olah kemajuan infrastruktur Pringsewu hanya bisa dicapai jika para birokratnya rutin menghirup aroma hotel di Jakarta.
Ironi “Efisiensi” dalam Balutan SPAM dan SPALD-S
Ketajaman sorotan datang dari Hayat, Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kabupaten Pringsewu. Baginya, angka ratusan juta untuk tiket pesawat dan uang harian adalah tamparan keras bagi rakyat yang masih kesulitan mendapatkan akses air bersih dan sanitasi layak.
”Pemerintah pusat bicara efisiensi, tapi PUPR Pringsewu justru giat ‘borong’ tiket pesawat. Ini anomali yang menyakitkan,” ujar Hayat dengan nada satir. Jum’at (20/93/2026)
Hayat secara khusus mengonfrontasi anggaran perjalanan tersebut dengan proyek-proyek vital seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala individual.
”Jangan sampai demi memuaskan syahwat perjalanan dinas dan reservasi hotel, anggaran untuk rakyat seperti SPAM dan septic tank (SPALD-S) dikerjakan dengan nilai yang mepet atau kualitas seadanya. Rakyat butuh air mengalir di keran rumah mereka, bukan melihat pejabatnya mengalir di eskalator bandara,” tegasnya.
Analisis Anggaran: “Wisata Administrasi” yang Terencana
Dalam dokumen RUP tersebut, publik disuguhi drama repetisi anggaran. Paket-paket dengan deskripsi serupa, uang harian, taksi, tiket pesawat PP, hingga penginapan di DKI Jakarta bermunculan berkali-kali. Bahkan ada satu paket swakelola yang nilainya menembus Rp273,8 juta.
Logika efisiensi seolah menguap saat melihat rincian biaya penginapan dan taksi yang disusun sedemikian rupa. Apakah koordinasi pembangunan Pringsewu harus selalu dilakukan di bawah gemerlap lampu Jakarta? Ataukah ini sekadar cara halus untuk menghabiskan APBD dengan gaya yang lebih elegan?
Antara Nurani dan Kuitansi
Independensi jurnalisme menuntut kita untuk bertanya: jika efisiensi adalah prioritas, mengapa belanja perjalanan dinas tidak dipangkas demi menambah volume pembangunan SPAM atau SPALD-S yang lebih menyentuh rakyat jelata?
Rakyat Pringsewu tidak memerlukan laporan perjalanan dinas yang bertumpuk; mereka membutuhkan air bersih yang tidak macet dan jalan yang tidak hancur saat musim hujan tiba. Harapan efisiensi kini tampak layu di tangan para pemegang kebijakan yang lebih memilih terbang tinggi meninggalkan realitas di bawah. (Han)
