METRO, Zonapos.co.id– Wajah pembangunan di Kota Metro kini tengah berdiri di persimpangan jalan yang penuh ironi. Narasi tentang “jalan mulus”, “penanganan banjir”, serta “fasilitas publik jempolan” yang dulu begitu manis dijajakan di panggung kampanye, kini mulai terasa seperti obat bius yang khasiatnya telah memudar. Masyarakat tidak lagi butuh dongeng pembangunan; mereka butuh aspal yang nyata dan drainase yang berfungsi, bukan sekadar janji yang menguap bersama genangan air. Kamis (19/02/2026)
Kritik tajam datang dari Afrido Resman, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Metro. Sosok yang akrab disapa Edo ini menilai, sejak tongkat kepemimpinan beralih ke tangan Wali Kota Wahdi (dan wakilnya), derap pembangunan justru tampak loyo dan kehilangan arah. Menurutnya, harapan besar masyarakat akan hadirnya “terobosan revolusioner” kini perlahan rontok, menyisakan penguatan narasi politik yang kental namun miskin eksekusi lapangan.
”Kepemimpinan itu diukur dari jejak fisik dan kesejahteraan yang terasa, bukan dari indahnya susunan kata-kata di podium. Rakyat Metro butuh pembuktian, bukan sekadar orasi yang memoles citra,” tegas Edo dengan nada getir.
Persoalan internal birokrasi pun tak luput dari bidikan kritiknya. Polemik Tenaga Harian Lepas (THL) yang berlarut-larut serta lambannya akselerasi infrastruktur menjadi bukti nyata bahwa mesin pemerintahan tidak sedang baik-baik saja. Edo memandang ada sumbat koordinasi yang parah dalam tubuh organisasi daerah. Perangkat daerah yang seharusnya menjadi mesin penggerak pembangunan, seolah kehilangan sinkronisasi dalam mengejawantahkan visi kepala daerah menjadi aksi nyata.
Tak hanya soal manajemen, “kantong kering” anggaran daerah juga menjadi sorotan pedas. Keterbatasan fiskal memang nyata, namun menjadikannya tameng atas kegagalan realisasi program adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Pengelolaan anggaran yang prematur dan tidak optimal bukan hanya memperlambat semen dan beton, melainkan juga membunuh kualitas pelayanan publik secara perlahan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif (DPRD) pun dinilai masih sebatas formalitas tanpa isi. Tanpa komunikasi yang jujur dan perencanaan yang berakar pada kebutuhan riil warga, kebijakan pembangunan hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas wacana di atas meja-meja rapat yang dingin. Jika kemandekkan ini terus dipelihara, maka rakyatlah yang akan menjadi tumbal utama dari ego sektoral para pemangku kebijakan.
Sebagai kontrol sosial, Edo menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa. Evaluasi total terhadap arah kepemimpinan adalah harga mati. Pembangunan daerah tidak boleh hanya berhenti di baliho-baliho promosi; ia harus mewujud pada senyum warga yang tidak lagi cemas saat hujan turun atau saat melintasi jalanan kota. (HAN)
