METRO, Zonapos.co.id– Di bawah langit Januari 2026 yang muram, Kota Metro tampak seperti sebuah panggung sandiwara yang megah namun rapuh. Di satu sisi, gedung-gedung pemerintahan tampak sibuk mematut diri, namun di sisi lain, denyut nadi infrastrukturnya kian melemah, tersumbat oleh kebijakan yang dianggap lebih mencintai kursi empuk pejabat ketimbang keringat rakyat.
Pengamat Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes—yang akrab disapa Anes—melontarkan sebuah otopsi tajam terhadap kondisi fiskal kota ini. Ia tidak lagi menyebutnya sebagai kesalahan administrasi, melainkan sebuah “Krisis Manajerial Akut” yang sedang menggerogoti tubuh Metro hingga ke tulang sumsumnya.
Simfoni Jalan Rusak dan Drainase yang Bisu
Anes membedah “dosa” pertama yang ia sebut sebagai Tragedi Infrastruktur. Dari 600 kilometer urat nadi jalan yang membentang di kota ini, lebih dari seperempatnya—sekitar 25%—kini menyerupai kubangan luka yang tak kunjung kering.
”Ini bukan sekadar angka di atas kertas laporan. Ini adalah hambatan bagi tukang sayur yang motornya mogok, bagi anak sekolah yang bajunya kotor karena cipratan air, dan bagi ekonomi warga yang terhambat lubang-lubang nestapa,” ujar Anes dengan nada getir.
Ketajaman kritiknya tidak berhenti di situ. Ia menyorot 60% sistem drainase yang ia labeli sebagai “pajangan bisu”. Alih-alih mengalirkan harapan saat hujan tiba, drainase tersebut justru memicu genangan abadi. Baginya, wajah kota yang “bopeng” adalah cermin retak dari sebuah prioritas pembangunan yang salah arah.
Paradoks Perut Birokrasi: Kenyang di Tengah Kekeringan
Memasuki jantung APBD, Anes menemukan “obesitas” yang mengerikan. Porsi Belanja Pegawai yang menembus 40-45% adalah paradoks yang menyakitkan. Di saat rakyat dipaksa bersabar menunggu aspal mulus, mesin birokrasi justru “makan” terlalu banyak.
”Birokrasi kita sedang mengalami obesitas fungsional. Mereka gemuk secara anggaran, tapi lamban secara pelayanan,” cetus Anes.
Ia menilai ada ketidakadilan fiskal yang nyata: anggaran habis tersedot untuk memanjakan aparatur, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap loyo dan retribusi bocor seperti atap rumah tua. Baginya, ini adalah bentuk penghianatan terhadap mandat rakyat; birokrasi kenyang, namun pembangunan kerontang.
Luka Rekanan dan Senjakala Sawah Kita
Dosa ketiga yang ia bongkar adalah fenomena “Gagal Bayar”. Anes menyebutnya sebagai Rezim Janji di Atas Keringat. Adalah sebuah kezaliman yang nyata ketika beton-beton jalan sudah mengeras dan dinikmati publik, namun keringat para pekerja dan modal rekanan dibiarkan menguap tanpa kepastian bayar. Pemerintah seolah asyik berdalih tentang arus kas yang seret, sementara tunjangan para petinggi tetap mengalir lancar ke rekening masing-masing.
Tak kalah puitis namun menyakitkan, Anes menutup narasinya dengan peringatan tentang 41% lahan sawah yang sedang menanti ajal.
“Metro sedang menggali lubang kuburannya sendiri. Jika irigasi tetap mampet dan jalan usaha tani hancur, jangan kutuk petani jika mereka akhirnya menjual tanah leluhur kepada pengembang,” tambahnya. Sawah-sawah itu, yang dulu adalah emas hijau kebanggaan, kini perlahan berubah menjadi hutan beton karena negara absen merawatnya.
Rekomendasi di Ujung Tanduk
Sebagai solusi dari “borok” fiskal ini, Anes menawarkan tiga langkah radikal yang ia sebut sebagai proses reresik (bersih-bersih):
- Rasionalisasi Tanpa Ampun: Amputasi jumlah tenaga honorer yang tidak kompeten. Ruang fiskal harus diselamatkan untuk aspal, bukan untuk titipan politik.
- Hukum Pimpinan OPD: Copot mereka yang pandai menghabiskan anggaran tapi gagal memungut PAD.
- Moratorium Estetika: Hentikan semua perjalanan dinas dan rapat di hotel mewah. Jangan bersolek dengan taman-taman cantik atau seremoni media sosial jika utang kepada rekanan masih menggunung.
”Pemimpin Metro tidak boleh hanya pandai bersolek di layar gawai dengan pencapaian semu,” pungkas Anes. Karena pada akhirnya, rakyat tidak kenyang dengan pencitraan; mereka butuh jalan yang mulus, perut yang terisi, dan kepastian hukum yang tegak.
Pewarta : Han
