Semarang, Zonapos.co.id – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana kembali menjadi sorotan publik. Lembaga teknis di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, itu diduga melakukan sejumlah kelalaian dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Wilayah Sungai Jratunseluna.
Sebagai instansi yang memegang peran strategis dalam pengelolaan irigasi, bendungan, konservasi air, dan pengendalian banjir, BBWS Pemali Juana dituntut menjaga keselamatan masyarakat dan ketahanan air. Namun, di balik proyek-proyek besar bernilai triliunan rupiah, muncul dugaan lemahnya pengawasan dan ketimpangan alokasi anggaran yang menimbulkan keresahan publik.
Insiden di rumah pompa Kali Tenggang, Semarang, menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola. Pompa pengendali banjir dilaporkan mati karena kehabisan solar di tengah musim penghujan.
Warga sekitar sontak bereaksi dan mempertanyakan kinerja BBWS Pemali Juana.
“Bagaimana mungkin pompa banjir berhenti hanya karena solar habis, padahal anggaran operasionalnya besar.” keluh salah satu warga.
Insiden ini mencerminkan kelalaian sistemik dan memperkuat dugaan bahwa pengawasan internal di tubuh BBWS Pemali Juana tidak berjalan efektif.
Infografik: Peta Anggaran BBWS Pemali Juana Tahun Anggaran 2025
Sumber: DIPA BBWS Pemali Juana, Renstra SDA Jratunseluna, dan Laporan JICA 2024.
Total Anggaran BBWS Pemali Juana: Rp 2,15 Triliun.
Minimnya alokasi dana untuk pemeliharaan hanya sekitar 0,3% dari total anggaran menunjukkan ketimpangan serius.
Sementara proyek besar digembar-gemborkan sebagai simbol pembangunan, perawatan fasilitas vital justru kerap diabaikan.
Akibatnya, pompa banjir macet, sungai menyempit, dan banjir berulang menjadi rutinitas tahunan di Semarang dan sekitarnya.
Masalah tidak berhenti pada aspek teknis. BBWS Pemali Juana juga disorot karena dugaan pembiaran surat izin pemanfaatan sepadan sungai yang diduga palsu di sepanjang Kali Babon, Semarang Timur.
Surat-surat tersebut diduga digunakan untuk kegiatan pembangunan di area terlarang, menyebabkan penyempitan aliran sungai dan memperparah banjir di kawasan Pedurungan, Genuk, dan Tlogosari.
Aktivis lingkungan dan masyarakat kini mendesak audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan BBWS Pemali Juana, baik oleh BPK, KPK, maupun lembaga independen.
Mereka juga mendorong Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi personel dan reformasi tata kelola internal.
“Anggaran triliunan rupiah seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat, bukan jadi alasan munculnya bencana karena salah urus,” ujar seorang aktivis yang ikut memantau proyek bendungan di Jateng bagian timur.
Infografik: Risiko dan Temuan Awal Audit Sosial
BBWS Pemali Juana kini berada di persimpangan penting.
Publik menunggu langkah konkret bukan sekadar klarifikasi untuk membenahi tata kelola sumber daya air yang vital bagi jutaan warga Jawa Tengah.
Tanpa audit terbuka, tanpa transparansi data, dan tanpa keberanian menindak pelanggaran internal, lembaga ini akan terus dianggap boros anggaran tapi miskin akuntabilitas.
Dan jika dugaan kelalaian terbukti, publik menuntut sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, agar kepercayaan terhadap lembaga negara dapat dipulihkan.
(Tim/Red)
