Bengkayang, zonapos.co.id – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kebijakan tersebut sah dilakukan, namun pelaksanaannya harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat agar tidak membebani masyarakat kecil, Selasa (5/5/2026).
Dalam wawancara bersama awak media, tokoh masyarakat Bengkayang, Pendeta Kardina, M.Pd.K, yang juga dosen serta pimpinan di salah satu perguruan tinggi teologi di Kabupaten Bengkayang, menyampaikan bahwa kenaikan BBM non-subsidi dapat diterima selama penggunaannya benar-benar sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
“Menurut saya boleh naik, tapi harus tepat sasarannya dalam penggunaannya. Hal seperti ini harus dikawal dan jangan hanya menjadi ajang tipu-tipu bagi pejabat terkait,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya kendaraan dinas berpelat merah, baik roda dua maupun roda empat, yang diduga masih menggunakan BBM subsidi dengan alasan harga lebih murah.
“Kenapa saat BBM non-subsidi naik, pengguna kendaraan plat merah roda dua maupun roda empat masih mengisi BBM subsidi, dengan dalih yang penting murah asalkan bisa berjalan. Ini yang harus diawasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Aris Susanto, seorang pengusaha kecil di Bengkayang, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, kenaikan BBM non-subsidi tidak hanya berdampak pada pengguna langsung, namun juga berpotensi memicu kenaikan harga BBM subsidi di tingkat pengecer.
“Dengan kenaikan BBM non-subsidi ini sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat kecil. Bukan hanya BBM non-subsidi, bahkan para penjual BBM subsidi juga akan menaikkan harganya,” kata Aris.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM non-subsidi, maka pengawasan harus dilakukan secara langsung di lapangan, bukan hanya sebatas kebijakan di atas meja.
“Kalau memang kebijakan menaikkan BBM non-subsidi ini dijalankan, maka harus dipantau oleh pihak pemerintah terkait, jangan hanya dari meja,” tambahnya.
Secara umum, masyarakat Bengkayang mengaku tidak sepenuhnya menolak kebijakan kenaikan BBM non-subsidi. Namun mereka menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pada intinya kami tidak setuju BBM non-subsidi naik jika peruntukannya hanya untuk kepentingan golongan. Tapi kami setuju jika memang tepat sasaran agar masyarakat kecil tidak tertindas,” ungkap mereka.
Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memastikan kebijakan kenaikan BBM non-subsidi benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak, serta disertai pengawasan ketat agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat.
Pewarta : Yohanes Aya
