JEMBER, Zonapos.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi kendala administratif. Sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dilaporkan belum bersedia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gumukmas, Selasa (24/2/2026).
Program MBG yang menjadi prioritas Presiden RI tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sebagai bagian dari visi Generasi Emas 2045. Namun, pada tahap implementasi di daerah, muncul polemik terkait mekanisme rekomendasi dan kewenangan pengawasan.
Kepala SPPG Gumukmas, Novandi, mengungkapkan bahwa sejumlah kepala sekolah enggan menandatangani MoU karena adanya imbauan dari pengawas sekolah.
“Banyak SD Negeri di wilayah Gumukmas tidak berani melakukan MoU karena ada imbauan yang mengharuskan SPPG memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,” ujarnya.
Imbauan tersebut, lanjutnya, merujuk pada arahan internal agar setiap kerja sama program MBG terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Jember.
Sementara itu, Ahmad, selaku pengawas sekolah dasar negeri dan swasta di wilayah tersebut, membenarkan adanya arahan tersebut. Ia menyebutkan bahwa instruksi itu berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar sekolah tidak menandatangani MoU sebelum ada rekomendasi resmi dari dinas serta Satgas yang dikomandoi Plt Sekda Jember.
Pihak SPPG menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi acuan pelaksanaan program MBG secara nasional.
Menurut Novandi, Satgas seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menetapkan regulasi tambahan yang berpotensi menghambat operasional SPPG.
“Satgas dibentuk untuk memantau progres penyaluran serta kualitas dan kuantitas menu, bukan membuat aturan baru di luar juknis,” tegasnya.
Di sisi lain, Sholikul turut menyayangkan adanya hambatan tersebut. Ia menilai program MBG merupakan kebijakan nasional yang semestinya mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami sangat menyayangkan jika ada oknum yang terkesan menghambat program prioritas pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menertibkan peran Satgas agar tetap fokus pada fungsi pengawasan dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.
Menanggapi polemik tersebut, pihak Satgas MBG Kabupaten Jember membantah telah mengeluarkan larangan resmi kepada sekolah untuk tidak melakukan MoU dengan SPPG.
Ketua Harian Satgas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat maklumat resmi terkait penghentian atau penundaan kerja sama.
“Tugas Satgas hanya memantau progres penyaluran MBG serta kualitas dan kuantitas menu dari dapur SPPG di wilayah Kabupaten Jember,” tegasnya.
Akibat belum terjalinnya MoU dengan sejumlah sekolah negeri, SPPG Gumukmas belum dapat menjalankan distribusi MBG secara optimal di Kecamatan Gumukmas.
Padahal, program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan gizi siswa sekaligus menyongsong target pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Pihak yayasan dan pengelola SPPG berharap adanya kejelasan regulasi serta koordinasi lintas instansi agar program MBG dapat berjalan tanpa hambatan administratif di tingkat daerah.
Pewarta: Nurul
