PESISIR BARAT – Zonapos.co.id — Sebanyak 11 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadwalkan keberangkatan ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi nasional pada Senin (8/11/2025) depan.
Aksi damai yang akan digelar di Istana Negara itu merupakan bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai merugikan desa di seluruh Indonesia.
Ketua DPP APDESI, Surta Wijaya, melalui zoom meeting pada Sabtu, (29/11/2025), bersama seluruh kepala desa se-Indonesia, menegaskan aspirasi tersebut harus segera disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang regulasi yang dianggap membatasi serta menghambat pencairan Dana Desa.
“APDESI saat ini sedang melakukan persiapan secara matang agar penyampaian aspirasi bisa berjalan aman, tertib, dan damai,” ujar Surta Wijaya. Sabtu (6/11/2025)
Aksi penyampaian aspirasi dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/11/2025) . Gerakan ini merupakan suara murni kepala desa seluruh Indonesia, terutama terkait keterlambatan pencairan Dana Desa tahap II yang hingga kini belum terealisasi.
DIPERKIRAKAN ribuan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai provinsi akan hadir. Titik kumpul dipusatkan di Lapangan Monas, sebelum massa bergerak menuju Istana Negara pada pukul 09.00 WIB. Seluruh peserta diwajibkan mengenakan seragam khaki lengkap dengan atribut resmi kepala desa dan perangkat desa.
APDESI juga menyampaikan permohonan kepada Presiden agar tuntutan mereka dapat dikabulkan, mengingat kepala desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, APDESI berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan perwakilan desa serta meninjau ulang PMK 81/2025 yang dinilai tidak menguntungkan bagi ribuan desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat.
Pewarta: Imron
