Landak, zonapos.co.id –Panglima Tertinggi Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) Marselinus Mian, SE., M.M., menyampaikan pernyataan sikap keras terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang saat ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Dalam pernyataan tersebut, Marselinus Mian,S.E.,M.M selaku Panglima Tertinggi Mangkok Merah Borneo Bersatu menilai bahwa semangat pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah pusat justru dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan”,Tegas Marselinus Mian kepada awak media Sabtu 14/03/2026.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN seharusnya menjadi simbol keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, menurutnya, realita di lapangan justru memunculkan kekhawatiran adanya ketimpangan bagi masyarakat lokal.
“Pembangunan IKN seharusnya membawa pemerataan pembangunan sebagaimana yang selama ini disampaikan pemerintah. Namun jika masyarakat Dayak tidak diberikan kesempatan untuk ikut menikmati dan terlibat dalam pembangunan di tanahnya sendiri, maka janji pemerataan itu patut dipertanyakan,” tegas Marselinus dalam pernyataan tertulisnya.
Marselinus juga mengingatkan agar pembangunan IKN tidak menjadi simbol kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar suku di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan.
Menurutnya, masyarakat adat Dayak memiliki hak moral dan historis atas tanah Kalimantan, sehingga pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai sektor pembangunan yang sedang berjalan.
Ia bahkan menilai bahwa jika aspirasi masyarakat adat terus diabaikan, maka kepercayaan masyarakat Dayak terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dapat semakin menurun.
“Jika masyarakat Dayak tidak diberikan ruang dan kesempatan yang adil, maka kepercayaan terhadap janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa memudar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marselinus mengingatkan pemerintah agar tetap menghormati nilai-nilai adat, kearifan lokal, serta keberadaan masyarakat adat yang telah lama menjaga tanah Kalimantan.
Pernyataan sikap tersebut juga disampaikan kepada sejumlah pihak, di antaranya Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Kepala Otorita IKN, serta para gubernur di wilayah Kalimantan.
Melalui pernyataan ini, Marselinus berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat adat Dayak, sehingga pembangunan IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan yang adil, inklusif, dan tidak meninggalkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri.
Pewarta : Yohanes Aya
Editor : Redaksi zonapos.co.id Kalbar
