TANGGAMUS, Zonapos.co.id– Di bawah langit Kecamatan Wonosobo, tepatnya di Pekon Banjar Negara, sebuah drama kolosal sedang dipentaskan. Bukan tentang prestasi yang mengharumkan nama daerah, melainkan tentang sebuah epik “sulap” anggaran yang begitu rapi, begitu sunyi, namun begitu menyakitkan bagi mereka yang dikhianati.
Dugaan penyimpangan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 hingga 2025 yang sejatinya adalah tetesan keringat rakyat untuk membasuh dahaga pembangunan, diduga telah berubah menjadi pundi-pundi pribadi. Di balik meja kekuasaan, laporan APBDes disusun layaknya sebuah karya fiksi: indah di atas kertas, namun fiktif dalam realitas. Modusnya klasik namun berani: manipulasi laporan melalui dugaan markup hingga kegiatan fiktif yang dilakukan secara sistematis. Kamis (15/01/2026)
Melodi yang Hilang di Ujung Jari Sang Lurah
Mari kita bicara tentang musik, atau lebih tepatnya, tentang kebisuan yang dipaksakan. Pada tahun anggaran 2023, negara dengan dermawan menitipkan angka Rp40.000.000 demi dentuman alat musik tradisional. Tujuannya mulia: pengadaan sound system untuk kelompok kuda lumping, agar kebudayaan pekon tetap bergema.
Namun, alih-alih suara musik yang membahana, yang terdengar hanyalah rintihan kecewa dari para seniman. Anggaran itu seolah menguap di udara sebelum sempat menyentuh kabel-kabel pengeras suara.
”Saya ini minta sama pak lurah Wahyudi minta sound, katanya iya nanti dibelikan, ternyata tidak ada,” tutur seorang pengurus sanggar dengan nada yang lebih perih dari sayatan sembilu.
Rupanya, di Banjar Negara, “membantu masyarakat” hanyalah kiasan untuk “mempertebal dompet sendiri”.
Kalender Ghaib: Menghitung Hari dalam Kepalsuan
Sarkasme kehidupan di desa ini berlanjut pada lembaran-lembaran kalender. Pada tahun 2022 dan 2023, dialokasikan dana sebesar Rp30.000.000 untuk mencetak penanda waktu yang seharusnya menghiasi dinding-dinding rumah warga. Namun, waktu seolah berhenti di tangan sang Kepala Pekon, Yudi.
Masyarakat dipaksa hidup dalam “amnesia waktu” karena kalender yang dibayar dengan uang rakyat itu tak pernah mewujud. Ironisnya, laporan realisasi tetap melenggang tanpa rasa malu. Penanda waktu itu baru menampakkan diri di tahun 2025, menyisakan tanya besar: ke mana perginya anggaran dua tahun sebelumnya? Mungkin ia telah tertelan oleh labirin birokrasi yang sengaja dibuat gelap.
”Kalender yang ada itu di tahun 2025 ini, kalau 2023 tidak ada,” ungkap seorang pejabat pekon dengan kejujuran yang menusuk tepat pada Rabu (14/01/2026).
Epilog : Menanti Musim Panen Kebohongan Selanjutnya
Melihat bagaimana anggaran Banjar Negara dikelola, kita seolah sedang dipaksa menonton sebuah puisi tragis yang ditulis dengan tinta pengkhianatan. Uang rakyat yang seharusnya menjadi pupuk bagi kemakmuran, justru hanya digunakan untuk menyirami ego yang tak kunjung kenyang. Di tangan sang “pemangku kuasa”, anggaran desa bukan lagi amanah, melainkan mantra untuk melenyapkan benda nyata menjadi angka-angka bisu.
Namun, bangkai yang dipoles minyak wangi paling mahal sekalipun, pada akhirnya akan menyengat juga. Aroma amis dari praktik “bancakan” ini baru saja tercium di permukaan. Masih banyak tumpukan laporan yang menunggu untuk dibedah, masih banyak “proyek siluman” yang bersembunyi di balik senyum manis sang pejabat.
Termasuk sebuah ironi tentang atap-atap yang bocor dan dinding yang ringkih. Di sana, ada narasi tentang “Bedah Rumah” yang di atas kertas tampak megah merenovasi martabat, namun di lapangan mungkin hanya menjadi monumen harapan yang dipalsukan. Benarkah rumah-rumah itu telah bersolek, ataukah anggarannya justru digunakan untuk membangun “istana” di tempat lain?
Simpan rasa penasaran Anda. Sebab, ini hanyalah hidangan pembuka dari sebuah perjamuan panjang penuh tipu daya. Masih ada tabir gelap yang akan kita sibak satu per satu.
Nantikan episode berikutnya: “Nestapa di Balik Atap: Rahasia Kelam Program Bedah Rumah”.
Pewarta : Hanafi
