JEMBER, Zonapos.co.id – Menanggapi rencana pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) serentak yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2025, Kepala DPMD Kabupaten Jember, Adi Wijaya, dalam konferensi pers dengan awak media di ruang kerjanya, Jumat (13/06/2025), menyampaikan belum dapat memberikan jawaban pasti karena masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
“Kami telah menerima surat edaran dari pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2024, dan surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur pada April 2025, intinya dalam surat edaran tersebut mengamanatkan semua pemerintah daerah yang memiliki agenda PAW diminta untuk melakukan penundaan, sampai dengan terbitnya aturan pelaksanaan UU No. 3 tahun 2024 melalui peraturan pemerintah (PP),” ungkap Adi Wijaya.
Adi Wijaya juga menegaskan, hingga saat ini PP sebagai turunan dari UU tersebut belum diterbitkan.
“Kami telah melaporkan kepada Bupati bahwa pelaksanaan PAW di Kabupaten Jember ditunda, sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran yang mensyaratkan harus ada PP terlebih dahulu sebagai aturan lebih lanjut untuk pelaksanaan UU terbaru,” jelasnya
Dia menambahkan, ada perbedaan mendasar antara Pilkades serentak dengan PAW.
“Dalam pelaksanaan Pilkades PAW merupakan kewenangan Pemerintahan Desa. Namun bukan berarti kewenangan mutlak, karena dalam pelaksanaannya ada keterlibatan Camat. Sedangkan Camat merupakan kepanjangan Pemerintah Daerah yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
Adi Wijaya menekankan jika pelaksanaan PAW dilakukan tanpa aturan yang jelas, ini dapat melanggar prosedur yang ada, di mana keterlibatan Camat merupakan syarat mutlak.
“Tanpa aturan yang jelas, Camat tidak dapat menyetujui pelaksanaannya.” tegasnya
Kepala DPMD Kabupaten Jember berharap agar masyarakat bersabar menunggu terbitnya aturan pelaksanaan Pilkades PAW.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, sekarang beberapa Desa sudah ada Pj. nya, dan kewenangan Pj. sama dengan Kades Definitif.” tutupnya
Pewarta: Nurul
