TANJUNG JABUNG BARAT, Zonapos.co.id – Belum genap dua tahun memimpin Subardi Kepala Desa Tanjung Benanak mendapat kritikan pedas tidak hanya dari warganya namun juga dari Ketua BPD dan Ketua Lembaga Adat Desa.
Hal tersebut diketahui pada saat pertemuan bertempat di Kantor Desa Tanjung Benanak Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi. Jum’at (03/05/2024)
Harizandi selaku Ketua BPD Desa tersebut sangat menyayangkan cara memimpin kades ini. Seharusnya segala sesuatu yang bersifat publik dan terkait mengenai penggunaan anggaran itu harus transparan, harus dimusyawarahkan dan melibatkan unsur masyarakat.
“Sangat disayangkan sekali, seperti yang terjadi pada program ketahanan pangan dengan pengadaan 40 ekor kambing untuk dipelihara warga dimana kambing tersebut dibeli di Daerah Lampung dengan harga yang sangat mahal yaitu Rp 1.0625.000/ekor Dengan ukuran dan usia yang bervariasi padahal kambing seperti ini banyak tersedia di daerah sini dengan harga yang lebih murah yaitu sekitar Rp 600.000-Rp800.000, ini kan warga jadi kecewa dan bertanya tanya,” kata Andi.
Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa transparan yang dimaksud adalah mulai dari proses rencana sampai dengan hasil programnya.
“Ya jangan setelah selesai pembelian atau pengadaan baru transparan segini rincian harganya begini rincian barangnya,” ucap Andi.
Pada kesempatan tersebut Andi juga menyinggung soal kinerja dari TPK Tim Pelaksana/Tim pengelola Kegiatan Desa.
“Untuk TPK saya harap carilah orang yang memang benar-benar mengerti dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya karena ini bidang urusan vital mengenai biaya yang timbul nantinya di setiap program kerja, yang tidak mampu kerja ya diganti,” tegas Andi.
Dari perwakilan masyarakat juga menagih janji dari kades.
“Kami minta kepada pak kades tolong wujudkan, buktikan 7 program yang bapak suarakan ketika penyampaian visi dan misi sewaktu pemilihan dahulu itu,” kata salah satu warga yang hadir.
Setelah mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat serta BPD Kades Subardi pun menerima semua masukan dan saran tersebut.
Kepada awak media kades juga menyampaikan bahwa pertemuan ini diadakan sebagai bahan evaluasi.
“Semua saran saya terima ini masukan penting bagi internal kami untuk bisa menata struktur perangkat desa agar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat kedepannya,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai program alokasi anggaran yang bersumber dari dana desa kades menyebutkan tiga program.
“Program prioritas desa untuk saat ini masih terkait penangan masalah stunting, ketahanan pangan dan BLT,” ujarnya.
Ditemui di tempat terpisah kekesalan juga terucap dari kelembagaan masyarakat desa yaitu selaku Ketua Adat Ikral dikarenakan seolah-olah jabatan Ketua Adat yang disandangnya itu remang-remang antara ada dan tiada.
“Didalam pertemuan tadi saya sudah sampaikan kepada pak kades Mengenai status saya ini bagaimana pak kades ?,” kata Ikral kepada jurnalis media Zonapos.co.id.
“Kalau memang jabatan atau keberadaan ketua Adat tidak diperlukan ya dihapus saja tapi tetap harus melalui mekanisme dan aturan, status saya sebagai ketua adat ini diangkat secara resmi oleh kades terdahulu sehingga jika memang keberadaan saya tidak diperlukan lagi maka harus pula dilakukan pemberhentian sesuai aturan bukan lantas dibiarkan tanpa kejelasan selama hampir dua tahun seperti ini,” lanjutnya.
Pada pertemuan tersebut warga yang merasa kecewa dengan kondisi kambing pemberian desa tersebut juga turut membawa kambing nya ke kantor desa dengan maksud minta ditukar dengan kambing yang sesuai dengan harga Rp1.625.000.
“Ya tidak maulah kalau sekecil ini kambingnya, dengan harga segitu bisa dapat kambing yang jauh lebih besar kalau beli disini”, kata seorang warga.
Menindak lanjuti masukan dari warga hari ini akan diadakan pertemuan lanjutan namun untuk waktunya belum bisa ditentukan kata kades.
Pewarta: Prabowo
