LUBUKLINGGAU, Zonapos.co.id – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, Herdawan didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, AH Ritonga dan Sekretaris Inspektorat, Devi Ulfa menghadiri acara grand opening pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) via zoom meeting di Command Center (CC) Kota Lubuklinggau, Selasa (26/09/2023).
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan dalam proses pembangunan nasional pasti melibatkan lintas kementerian, lembaga dan badan usaha termasuk proyek strategis nasional.
Hanya saja selama ini dalam pelaksanaannya tidak pernah dihitung resikonya yang mengakibatkan terjadi masalah.
Sebagai contoh sambung dia, pembangunan bandara sudah selesai, namun konektivitas dan akses jalan menuju bandara tersebut belum ada sehingga mengakibatkan bandara tidak dapat difungsikan secara optimal.
Oleh karena itu, kata Muhammad Yusuf Ateh perlu manajemen sasaran untuk mengatasi resiko. Harus ada kolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko lebih awal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.
Ada lima pokok kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 39 Tahun 2023 yaitu pembentukan komite MRPN, integrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional serta sistem pengelolaan keuangan negara.
Selanjutnya pengembangan early warning sistem kepada Presiden RI, integrated assurance BPKP, APIP K/L/D dan SPI BUMN/D dan terakhir peningkatan kompetensi melalui sertifikasi MRPN.
Sertifikasi manajemen risiko sektor publik ada tiga, yakni sertifikasi manajemen risiko bagi organ pengelolaan risiko koperasi (CREL, CCRM, CCRA dan CCRO), sertifikasi manajemen risiko pembangunan nasional (CGRE, CGRS dan CGRA), dan sertifikasi manajemen risiko fraud (FRMP).
Ikut hadir Kepala BPPRD, H Dian Chandera, Sekretaris BKPSDM, Febrian Saputra, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Muhammad Ikbal.
Pewarta: Andi Ir