Bengkayang,Kalbar Senin,15 Juli 2024D alam kasus pencaplokan tanah Sdri Megawati yang berobyek di wilayah sungai duri Kabupaten Bengkayang yang di kuasakan kepada kuasa hukum Bernard Simajuntak,.SH.MH sudah sekian lama prosesnya tidak ada titik terang.
Peryataan kepala BPN Bengkayang Kepada kuasa hukum sdr Megawati yang tidak pantas di ucapkan seorang pemimpin pelayan publik.
Peryataan Kepala BPN Kabupaten Bengkayang Via Cet Wa yang berbunyi.!? (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG SUDAH MELAKSANAKAN MEDIASI 4x DAN DINAS PERKIM LH 1x BERARTI SUDAH 5x MEDIASI DAN TIDAK ADA KESEPAKATAN ANTAR PARA PIHAK DAN SUDAH DISARANKAN UNTUK MEYELESAIKAN MASALAH TANAHNYA DI PENGADILAN NAMUN TIDAK ADA YANG BERANI MENGAJUKAN GUGATAN KEPENGADILAN …. ADA APAKAH ..KENAPA BPN YANG DISALAHKAN,??? KENAPA YANG MERAS MEMILIKI TANAH TIDAK MAMPU MENJAGA DAN MERAWAT TANAHNYA,??
INGAT BPN BUKAN BERTUGAS MENJAGA TANAH MASYARAKAT DAN JUGA BUKAN POLISI TANAH.!..GILIRAN TANAHNYA DIGARAP PIHAK LAIN BPN YANG DISALAHKAN KENAPA TIDAK MENYALAHKAN DIRI SENDIRI YANG TIDAK BISA MENGAMANKAN ASETNYA.??)
Bahasa ini disampaikan oleh kepal BPN Kabupaten Bengkayang.
Kepala BPN Bengkayang selaku pemimpin tidak memahami tugas pokok BPN dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan berdasarkan UU Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pengaturan, penguasaan dan kepemilikan tanah dan yang berkaitan dengan masalah pertanahan.
Arti nya BPN bertanggung jawab penuh dengan persoalan pertanahan masyarakat.
Sengketa tanah dapat dilihat dari dua sudut pandang, menurut pandangan masyarakat, persoalan pertanahan muncul karena ketidak mampuan dan ketidak cakapan kinerja para aparat BPN dan buruknya administrasi pertanahan di semua daerah.
Kalaupun ada indikasi bahwa ini terjadi karena adanya pemalsuan keterangan dari masyarakat, atau kepala desa, kalau BPN bekerja dengan baik dan teliti tentu tidak akan terjadi sengketa lahan ini.
Kewenangan BPN sudah di atur dalam Permen Agraria No.11 Thn 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Sengketa Pada psal 68 ( 3) menjelaskan bahwa:
“Kesalahan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan akibat kelalaian pegawai atau Pejabat kementerian merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi juga”.
Jadi kepala BPN Bengkayang jangan seenaknya menyalahkan masyarakat dan mau maunya bicara apalagi kepada kuasa hukum sebab pengacara juga sebagai penegak hukum dan sama di mata hukum.
Sengketa tanah dapat dilihat dari dua sudut pandang, menurut pandangan masyarakat, persoalan pertanahan muncul karena ketidak mampuan dan ketidak cakapan kinerja para aparat BPN dan buruknya administrasi pertanahan.
Kalaupun , ada indikasi bahwa ini terjadi karena adanya pemalsuan keterangan dari masyarakat, atau kepala desa, kalau BPN bekerja dengan baik dan teliti tentu tidak akan terjadi sengketa lahan ini.
Kelalaian BPN sudah di atur dalam Permen Agraria No. 11 Thn 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Sengketa.
Pada psl 68 ( 3) menjelaskan bahwa: “Kesalahan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan akibat kelalaian pegawai atau Pejabat kementerian merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi administrasi.”
Jadi kepala BPN Bengkayang jangan seenaknya menyalahkan masyarakat
Mohon pada Ibu Kakanwil BPN provinsi Kalimantan Barat segera mengevaluasi kinerja Kepala BPN Bengkayang.
Banyak terjadi masalah pertanahan di Kabupaten Bengkayang sebagai bukti kelemahan kinerja Kepala BPN Bengkayang.(Tim)
Pewarta : Rinto Andreas
