LAMPUNG, Zonapos.co.id – Jejak kepemimpinan yang telah berjalan selama ini mendapat sorotan dari Ketua DPP RUBIK Provinsi Lampung, Feri Yunizar. Menurutnya, kontrol sosial terhadap para pemangku jabatan di provinsi ini sangat diperlukan, terutama setelah munculnya pemberitaan di media massa yang menyebutkan penyelesaian permasalahan batas kampung sebagai warisan yang dianggap sebagai satu-satunya tolak ukur kinerja Bupati.
Feri Yunizar, menilai kinerja Bupati hanya dari penyelesaian masalah batas kampung sudah tidak memadai. Mengutip pepatah “telur mata sapi”, ia mengingatkan bahwa penanggung jawab perencanaan dan pendanaan khususnya yang menggunakan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) haruslah pejabat yang kompeten.
Ia menduga, apabila anggaran disalurkan melalui dana desa atau dana kampung, hasil kerja kepala kampung beserta jajarannya akan lebih mencerminkan upaya nyata dalam pembangunan.
Selama lima tahun terakhir, rekam jejak kepemimpinan Bupati Adipati menunjukkan adanya angka kemiskinan yang tinggi dan kondisi ekonomi rakyat yang kian menurun.
“Infrastruktur jalan di Way Kanan, misalnya, telah rusak parah sehingga menyulitkan petani dalam mengangkut hasil pertanian. Jalan berlubang yang menyerupai kubangan kerbau membuat kendaraan roda empat kesulitan mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan, yang secara tidak langsung menekan harga jual produk.” Jelas Feri Yunizar, Rabu (05/02/2025)
“Selain itu, penempatan birokrasi dinilai kurang tepat karena tidak mempertimbangkan kemampuan dan disiplin ilmu. Banyak pejabat struktural ditempatkan tanpa melalui proses seleksi yang layak, bahkan praktik nepotisme turut mewarnai penempatan jabatan tersebut tanpa memperhatikan keahlian dan kompetensi personel.” imbuhnya
Menurut Feri dalam hal perencanaan keuangan rakyat, penggunaan APBD juga dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pembangunan jembatan dengan anggaran mencapai 18 miliar rupiah di lokasi yang kurang strategis, sementara masyarakat Way Kanan justru mendesak perbaikan jembatan yang sudah rusak dan sangat mendesak untuk diperbaiki.
“Berbagai keluhan masyarakat Way Kanan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja Bupati Adipati belum mampu memenuhi visi, misi, dan janji-janji Pilkada yang pernah disampaikan.” Tegasnya
Ketua LSM RUBIK Provinsi Lampung berharap agar Bupati mendatang di Way Kanan lebih memprioritaskan nasib rakyat kecil dengan pembangunan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan sumber daya manusia hingga perbaikan infrastruktur sesuai dengan harapan Presiden RI, Jenderal Prabowo Subianto.
Pewarta: Doris
