SITUBONDO, Zonapos.co.id – Kualitas infrastruktur di Kabupaten Situbondo kembali menjadi perbincangan hangat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra (Cahaya Keadilan Rakyat) Situbondo menduga adanya ketidaktransparanan dan potensi kolusi dalam proses pengadaan proyek infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPP) Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan LBH Cakra, sejumlah proyek infrastruktur di Situbondo menunjukkan kualitas yang dipertanyakan. Jalanan cepat rusak, jembatan publik mengalami keretakan, hingga material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Masyarakat mulai resah dengan kondisi infrastruktur yang rusak dalam waktu singkat. Kami menduga ada permainan dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek,” ungkap Nofika Syaiful Rahman, yang akrab disapa Opek, Ketua LBH Cakra Situbondo, saat diwawancarai. Selasa (22/10/2024)
Dalam keterangannya, LBH Cakra mengungkapkan beberapa poin yang menimbulkan kecurigaan serius terkait pengadaan proyek infrastruktur di Situbondo:
- Minimnya Transparansi: Proses tender, pemilihan rekanan, hingga pengawasan proyek dinilai tertutup. Akses informasi mengenai detail proyek, anggaran, dan progres pelaksanaan sangat minim, sehingga publik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai proyek-proyek yang sedang berlangsung.
- Dugaan Kolusi: LBH Cakra mencurigai adanya hubungan istimewa antara Dinas PUPP dengan beberapa rekanan tertentu. Menurut Opek, ada beberapa perusahaan rekanan yang terus mendapatkan proyek meskipun kualitas pekerjaan mereka dipertanyakan. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya indikasi proyek yang tidak sesuai standar tetapi tetap disetujui.
- Pengawasan Lemah: Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPP dinilai tidak efektif. Pengawasan yang lemah ini dinilai memungkinkan kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan proyek lolos dari pengamatan. Akibatnya, banyak proyek yang dilaksanakan tanpa sesuai spesifikasi teknis, yang berdampak pada kerusakan cepat infrastruktur.
Kondisi infrastruktur yang rusak dinilai semakin membebani masyarakat. Jalan raya yang berlubang dan bangunan publik yang rapuh dianggap mengancam keselamatan dan kenyamanan warga. LBH Cakra menilai, kegagalan infrastruktur tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan proyek tidak dilakukan secara profesional dan cenderung diwarnai praktik curang.
“Infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang kita saksikan sekarang sangat disayangkan dan berpotensi merugikan masyarakat luas,” tegas Opek.
Menanggapi situasi ini, LBH Cakra mendesak agar Dinas PUPP Kabupaten Situbondo segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki kondisi ini. Beberapa tuntutan yang diajukan antara lain:
- Meningkatkan Transparansi: LBH Cakra meminta Dinas PUPP untuk membuka akses informasi publik terkait proyek secara detail, termasuk anggaran, rekanan yang terlibat, dan progres pelaksanaan proyek. Selain itu, mereka mendesak agar masyarakat dan media dilibatkan dalam proses pengawasan.
- Pengawasan Ketat: Dinas PUPP diminta untuk membentuk tim pengawas independen yang profesional guna memantau setiap proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi dan tidak ada pelanggaran.
- Tindakan Tegas terhadap Korupsi: LBH Cakra menuntut agar pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan dan korupsi ditindak tegas tanpa pandang bulu.
LBH Cakra berharap agar Dinas PUPP Kabupaten Situbondo merespon tuntutan ini dengan serius dan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat. Mereka juga mengajak media dan lembaga terkait untuk turut mengawal serta memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar kualitas proyek infrastruktur di Situbondo dapat diperbaiki dan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi tentang kesejahteraan dan keselamatan warga Situbondo. Kami berharap ada perubahan nyata dalam pengelolaan proyek infrastruktur di daerah ini,” tutup Opek.
Pewarta: Sigit
