BANYUWANGI, Zonapos.co.id – Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna dewan, Selasa (14/05/2024).
Rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi, M.Ali Mahrus dan di ikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Hadir dalam rapat paripurna Sekretaris Daerah, H. Mujiono mewakili Bupati Banyuwangi yang berhalangan hadir, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Lurah
Tujuh fraksi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua belas kalinya atas laporan keuangan daerah (LKPD). Namun masih ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam Pandangan umumnya.
Pemandangan umum diawali dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom meminta penjelasan eksekutif terkait Pencapaian Pendapatan Asli daerah dari sektor retribusi daerah yang belum tergali maksimal ini terlihat dari perolehan tahun 2023 ini retribusi hanya mencapai 60,47 persen atau setara dengan Rp. 47,59 milyar.
”Hal ini perlu evaluasi yang mendalam karena hampir tiap tahun pendapatan dari retribusi ini hampir tidak pernah bisa optimal, ini adalah masalah klasik yang selalu terulang dan terulang lagi,” ucap Yayuk Bannar Sri Pangayom dihadapan rapat paripurna.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta eksekutif untuk memperhatikan masih besarnya SILPA yang mencapai Rp. 37,27 miliar. Demikian juga dengan adanya defisit per 31 Desember 2023 sebesar Rp 242,70 miliar, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada eksekutif untuk lebih memperhatikan fungsi perencanaan dengan lebih baik lagi.
Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya, Ricco Antar Budaya menyampaikan,apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan daerah selama tahun 2023 kemarin, yang telah menuai beberapa penghargaan, yaitu opini WTP dari BPK RI, pengendalian inflasi terbaik se-Jawa dan Bali
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2023, ternyata banyak yang mencapai target yang telah ditetapkan. seperti realisasi pendapatan daerah yang tercapai sebesar 102,15 persen. pajak daerah yang terealisasi sebesar 115,48 persen. pendapatan transfer yang terealisasi sebesar 103,25 persen. serta hasil silpa tahun 2023 yang makin rasional, yaitu sebesar 0,99 persen dari total belanja daerah.
”Secara mikro, fraksi Demokrat menilai kinerja keuangan daerah tahun 2023 kemarin dalam beberapa hal, masih banyak yang perlu didalami untuk dilakukan upaya perbaikan,” ucap Ricco di hadapan rapat paripurna.
Selanjutnya beberapa capaian kinerja keuangan daerah yang perlu adanya perbaikan diantaranya terkait pelampauan anggaran belanja urusan pendidikan, yaitu dari plafon anggaran sebesar Rp. 1,5 trilyun, terealisasi sebesar Rp. 1,59 milyar atau terealisasi sebesar 105,36 persen. sehingga hal ini tidak sesuai ketentuan permendagri no. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Kontribusi PAD pada sumber pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 hanya sebesar 16,82 persen. Dengan demikian rasio kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pembiayaan pembangunan (sesuai standar Kemendagri) termasuk kategori rendah sekali. karena sebagian besar pendanaan pembangunan masih berasal dari dana transfer dan dana perimbangan dari pusat dan provinsi.
Sementara itu, kontribusi rata-rata PAD terhadap total pendapatan daerah pada 38 kab/kota se-Jawa Timur tahun kemarin sudah mencapai 34,41 persen.
”Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, agar kedepan kita bisa lebih giat lagi dalam mencari sumber-sumber potensi PAD, supaya secara bertahap kita bisa mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan dari APBN maupun APBD provinsi,” tegasnya.
Kemudian alokasi sumber PAD yang berasal dari UPT Pengelolaan Sampah di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1,5 milyar. tetapi realisasi pendapatannya hanya sebesar Rp. 262,1 juta, atau 16,95 persen dari target. Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman, yang diharapkan setor PAD sebesar Rp. 6,3 milyar. tetapi hanya mampu setor Rp.. 1,6 milyar atau hanya 26,64 persen dari target. demikian pula alokasi sumber PAD yang berasal dari Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp.20 milyar. namun hanya terealisasi sebesar Rp. 7,1 milyar atau 35,7 persen dari target.
”Dengan realitas ini, kami berharap agar SKPD tersebut bisa melakukan review secara cermat, agar hal ini bisa segera dibenahi,” ucap Ricco Antar Budaya.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan Pemandangan Umumnya, rapat paripurna dewan dinyatakan selesai dan ditutup dan selanjutnya DPRD Banyuwangi akan menjadwalkan kembali rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas PU fraksi.
Pewarta: Setiawan
