BONDOWOSO, Zonapos.co.id – Dalam upaya meredam ketegangan dan memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso bersama Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 9/2 Kostrad, Kolonel Inf Dr. La Ode M. Nurdin, menggelar silaturahmi dengan para tokoh masyarakat Kecamatan Ijen, Senin (19/05/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Ijen, Desa Sempol, ini menjadi respons atas kesalahpahaman terhadap keberadaan TNI yang sempat terjadi kesalahpahaman di wilayah Desa Kaligedang terkait aktivitas di lahan yang masih bersengketa antara warga dan PTPN.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah pimpinan daerah dan institusi, di antaranya Dandim 0822 Bondowoso Letkol Arh Achmad Yani, Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono, Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i, Pj. Sekda Fathur Rozi, Ketua Komisi I DPRD H. Setiyo Budi, serta perwakilan dari Perhutani, Kejaksaan Negeri, dan PTPN I Regional 5.
Danbrigif 9/2 Kostrad Kolonel Inf Dr. La Ode M. Nurdin menegaskan, kejadian yang sempat memicu kesalahpahaman tersebut merupakan bentuk miskomunikasi yang perlu diluruskan.
“Kami tidak ingin hal seperti ini berlarut. Kami datang untuk mendengarkan, menerima masukan, dan mencari solusi terbaik bersama tokoh masyarakat dan agama,” ujar Kolonel La Ode.
Ia menjelaskan kawasan Ijen secara geografis dan strategis sangat ideal untuk kegiatan latihan prajurit, terutama bagi satuan Kostrad dan TNI lainnya, yang pada akhirnya juga untuk memperkuat pertahanan negara.
“Yonif 514 adalah kebanggaan masyarakat Bondowoso. Dalam waktu dekat, mereka juga akan melaksanakan penugasan ke luar negeri. Mohon doa restu dari semua pihak,” tambahnya.
Kolonel La Ode juga menyampaikan, ia pernah bertugas di Kodam V/Brawijaya, sehingga sangat memahami dinamika sosial dan geografis wilayah Jawa Timur, termasuk soal konflik agraria.
Sementara itu, Dandim 0822 Bondowoso Letkol Arh Achmad Yani mengucapkan permohonan maaf secara terbuka atas kesalahpahaman yang terjadi antara anggota TNI dan warga Kaligedang.
“Ini hanya kesalahpahaman saja. Kami menyesalkan kejadian ini dan akan berkomunikasi lebih baik lagi kedepannya agar tidak terulang,” ujar Letkol Achmad Yani.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan TNI di Desa Kaligedang bukan untuk mengambil alih wilayah, melainkan mendukung program ketahanan pangan melalui kerja sama dengan PTPN.
Namun demikian, menurutnya, penyelesaian konflik lahan antara PTPN dan warga harus menjadi prioritas.
“Permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu antara masyarakat dan PTPN,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa tidak akan ada aksi-aksi balasan dari TNI terhadap masyarakat. “Itu tidak benar. Kami tidak dalam posisi menyerang siapa pun,” tegasnya.
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menyampaikan, kehadiran Forkopimda adalah untuk memediasi, bukan menghakimi. Ia berharap, dengan musyawarah dan komunikasi yang terbuka, ketegangan bisa diredam.
“Kami akan membawa aspirasi masyarakat Kecamatan Ijen ini ke tingkat pusat, agar bisa dicari solusi jangka panjang,” kata As’ad.
Tokoh pemuda Desa Kaligedang, Erik, menyampaikan, persoalan yang terjadi murni perihal sengketa lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Kalau pihak PTPN mengklaim itu hutan milik mereka, kami ini adalah orang yang tinggal di dalam hutan itu sejak lama,” ujarnya.
Erik mengaku khawatir, masyarakat Kaligedang seolah diadu domba dengan pihak TNI. Ia mempertanyakan mengapa kerja sama antara PTPN dan TNI dilakukan di lahan yang masih bermasalah.
“Sampai pos kamling dari bambu di tengah kampung saja dipersoalkan. Masyarakat hanya butuh kejelasan, bukan intimidasi,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Kali Sengon, Arnadin, juga menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sederhana: kejelasan hak atas tanah garapan.
“Hutan adalah sumber penghidupan kami. Kami berharap perusahaan tidak terus-menerus mengganggu warga. Harus ada kejelasan dan keadilan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dandim 0822 Bondowoso Letkol Achmad Yani menegaskan sementara ini pihaknya menarik sementara keberadaan TNI dari lokasi sengketa sebagai bentuk itikad baik.
“Kami tidak ingin kehadiran TNI justru memicu kesalahpahaman baru. Untuk sementara, prajurit akan kembali ke markas,” katanya.
Ia juga menekankan keberadaan Yonif 514 di Kaligedang semata-mata untuk mendukung program ketahanan pangan, bukan dalam kapasitas pengamanan lahan sengketa.
“Ke depan, TNI akan hadir dalam bentuk kegiatan sosial seperti karya bhakti, pengobatan gratis, dan program-program kemasyarakatan lainnya,” ujarnya.
Dandim berharap upaya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dapat terus terjalin demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Ijen.
“Kami ingin menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui prajurit TNI juga manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Karena itu, ia berharap masyarakat bisa memberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono turut menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mencarikan solusi terbaik dalam konflik lahan yang tengah terjadi. Ia mendorong pendekatan yang humanis dan adil dalam menangani persoalan agraria.
Silaturahmi yang berlangsung lebih dari dua jam ini diwarnai diskusi terbuka dan penuh kehangatan. Para tokoh masyarakat mengapresiasi sikap terbuka Forkopimda dan TNI dalam menerima kritik serta masukan.
Acara ditutup dengan doa bersama dan komitmen untuk menjaga keharmonisan serta kondusivitas di kawasan Ijen. Forkopimda berjanji akan terus mengawal proses penyelesaian konflik dan mendorong hadirnya keadilan agraria yang berpihak pada masyarakat.
Pewarta: Edo Rangga
