JEMBER, Zonapos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember menggelar Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan Publik. Kegiatan yang berlangsung di ruang Kepala Dispendukcapil Jember ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember, Lurah Sempusari, Kasipelum Kecamatan Wuluhan, RRI Jember, perwakilan media dari SWI Jember, serta tokoh masyarakat. Senin (16/06/2025).
Kepala Dispendukcapil Jember, Isnaini Dwi Susanti, SH., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Jember agar ke depan dapat terus diperbaiki.
“Melalui forum ini, kami ingin mengetahui di mana letak kelemahan kami dalam pelayanan adminduk. Dengan begitu, kami bisa terus belajar dan berbenah agar dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan gratis kepada masyarakat,” ujar Isnaini.
Ia juga menekankan bahwa dengan jumlah penduduk Jember sekitar 2,6 juta jiwa, SDM yang tersedia di Dispendukcapil masih sangat terbatas. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan hingga ke tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.
Isnaini mengingatkan kepada seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan agar tidak menjadikan pelayanan adminduk sebagai lahan untuk mencari keuntungan pribadi.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa pengurusan adminduk itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Isnaini, saat ini telah ada instruksi dari pemerintah pusat agar pelayanan Dispendukcapil disiapkan untuk berlangsung selama 24 jam penuh.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Moch. Agus Khusnul Mufid, ST., M.Si., menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dispendukcapil berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Jember.
“Kami ingin memperbaiki unsur-unsur pelayanan dengan nilai terendah berdasarkan survei yang ada. Masukan dari seluruh stakeholder baik OPD, perangkat desa, media, LSM, akademisi, dan pemerhati pelayanan publik sangat kami butuhkan agar pelayanan Dispendukcapil semakin mudah, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mufid.
Ke depan, lanjut Mufid, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi tanpa melanggar aturan yang berlaku.
Terkait pengaduan melalui kanal Wadul Gus’e, Mufid menjelaskan bahwa dari total sekitar 500 laporan yang masuk, 483 telah selesai ditangani, 18 dalam proses penyelesaian, dan 8 laporan masih aktif per Senin (16/06/2025). Menurutnya, sekitar 73% aduan tersebut berkaitan dengan KTP.
“Adanya pengaduan melalui Wadul Gus’e ini sangat positif karena mempermudah kami dalam mengurai permasalahan KTP yang belum tercetak. Kami memiliki mekanisme untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pencetakan KTP yang cepat dan tepat,” jelasnya.
Menanggapi masih adanya oknum yang memanfaatkan pengurusan adminduk untuk kepentingan pribadi, Mufid menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial dan penyebarluasan SOP.
“Pengurusan adminduk di Kabupaten Jember sepenuhnya gratis. Kami harap seluruh pihak, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, dapat bersama-sama menyampaikan bahwa pengurusan adminduk semuanya gratis,” tutupnya.
Pewarta: Nurul
