Singkawang,zonapos.co.id – Pengamat sosial politik dan kebijakan publik, Syarif Usmulyadi Al Qadrie, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola dan transparansi pengelolaan Bandara Singkawang melalui sebuah tulisan opini berjudul “Bandara untuk Rakyat atau Landasan Oligarki?”.
Dalam tulisannya, Syarif mempertanyakan apakah keberadaan Bandara Singkawang benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas atau justru berpotensi memperkuat kepentingan ekonomi-politik kelompok tertentu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pada prinsipnya merupakan hal positif karena dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan sektor pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan harus tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas publik.
“Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah bandara dibangun untuk kepentingan masyarakat atau justru untuk memperkuat kerajaan ekonomi-politik segelintir orang,” tulis Syarif dalam opininya.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tata kelola operasional bandara, termasuk sistem pengawasan terhadap lalu lintas barang dan komoditas bernilai tinggi yang keluar masuk melalui fasilitas tersebut.
Soroti Potensi Kebocoran Pendapatan Negara
Dalam opininya, Syarif juga menyoroti potensi hilangnya pendapatan negara apabila terjadi perdagangan komoditas, khususnya emas, yang tidak tercatat secara resmi.
Menurutnya, Kalimantan Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan emas yang cukup tinggi. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan emas harus dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak, royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia menegaskan bahwa isu tersebut perlu dijawab melalui mekanisme pengawasan yang terbuka dan profesional, bukan dengan asumsi atau spekulasi semata.
“Publik berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap lalu lintas barang bernilai tinggi melalui Bandara Singkawang. Transparansi operasional menjadi kebutuhan mutlak,” ujarnya.
Desak Audit dan Pengawasan Independen
Lebih lanjut, Syarif mendorong adanya audit independen, pengawasan lintas instansi, serta keterbukaan data operasional dan kargo guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai keterbukaan informasi akan menjadi langkah penting untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan bandara.
Selain itu, Syarif juga menyoroti peran Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Singkawang yang menurutnya memiliki tanggung jawab politik dan moral dalam memastikan setiap aktivitas yang berlangsung di wilayah kota tersebut tidak merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.
“Wali Kota dan DPRD memiliki mandat untuk menjaga kepentingan publik. Karena itu pengawasan terhadap fasilitas strategis harus dilakukan secara serius dan transparan,” tulisnya.
Demokrasi dan Kepentingan Publik
Dalam bagian akhir opininya, Syarif mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur akan memperoleh legitimasi publik apabila dikelola secara terbuka, akuntabel, dan berada di bawah pengawasan negara yang kuat.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pertanyaan publik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap pembangunan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan seluruh kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Negara yang sehat tidak takut diawasi. Sebaliknya, keterbukaan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik,” tulisnya.
Tulisan tersebut menjadi bagian dari diskursus publik mengenai tata kelola pembangunan dan pengelolaan infrastruktur strategis di daerah, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap aset yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
Pewarta : Rinto Andreas
Editor : Redaksi Zonapos.co.id
